MAKASSAR – Perjalanan satu tahun Gerakan Rakyat menjadi momentum penting untuk memperkuat arah perjuangan. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan ajang konsolidasi gagasan dan penegasan komitmen terhadap cita-cita besar bangsa: menghadirkan kesetaraan dan keadilan sosial yang nyata.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam dialog publik yang berlangsung di Radio Insaniah, yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar pada Selasa (24/2/2026). Forum bertema “Kesetaraan dan Keadilan Sosial Hari Ini dan Masa Depan” ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan gagasan sekaligus mendengar aspirasi dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Muhammad Zaynur, dalam pemaparannya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan akan melahirkan ketimpangan yang semakin dalam. Karena itu, pembangunan harus memastikan seluruh warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.
Menurutnya, kesetaraan bukanlah konsep abstrak. Kesetaraan berarti setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa hambatan ekonomi. Kesetaraan berarti layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di kota maupun di pelosok. Kesetaraan berarti kesempatan kerja dan ruang usaha terbuka bagi siapa pun yang memiliki kemauan dan kemampuan. Tanpa kehadiran akses yang merata, keadilan sosial hanya menjadi slogan.
Zaynur mengingatkan bahwa amanat konstitusi dan nilai Pancasila telah dengan jelas menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan bernegara. Tantangannya adalah bagaimana nilai tersebut diterjemahkan dalam kebijakan publik yang konsisten dan berpihak kepada rakyat kecil. Pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah menjadi langkah krusial agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam arus kemajuan.
Pandangan ini selaras dengan visi yang selama ini disampaikan oleh Anies Baswedan, yang menekankan pentingnya kesetaraan sebagai fondasi Indonesia yang maju dan bermartabat. Inspirasi tersebut menjadi salah satu dasar moral Gerakan Rakyat dalam merumuskan agenda perubahan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keadilan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Ketika masyarakat merasakan perlakuan yang adil dan merata, kepercayaan terhadap institusi negara akan meningkat. Partisipasi publik dalam proses demokrasi pun semakin kuat. Sebaliknya, ketimpangan yang terus dibiarkan berpotensi memicu ketidakpuasan sosial yang dapat mengganggu harmoni kebangsaan.
Untuk mewujudkan keadilan sosial secara konkret, DPW Gerakan Rakyat Sulsel mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. UMKM bukan hanya penggerak ekonomi lokal, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan. Selain itu, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi daerah harus menjadi prioritas agar pertumbuhan tidak terpusat di kota-kota besar saja. Distribusi pembangunan yang inklusif adalah prasyarat untuk memastikan setiap wilayah memiliki peluang berkembang.
Dialog yang berlangsung dinamis tersebut juga memperlihatkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap isu kebangsaan. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran sosial yang kuat. Zaynur mengajak mahasiswa dan generasi Z untuk tidak bersikap pasif. Kampus, menurutnya, harus menjadi pusat diskusi yang produktif dan ruang pembentukan kepemimpinan masa depan.
Generasi muda memiliki energi, idealisme, dan daya kritis yang sangat dibutuhkan dalam proses perubahan. Dengan keterlibatan aktif dalam gerakan sosial dan politik yang konstruktif, mereka dapat berperan sebagai motor penggerak transformasi menuju Indonesia yang lebih adil. Perubahan tidak akan terjadi jika anak muda memilih diam.
Sebagai bentuk komitmen membuka ruang partisipasi publik, DPW Gerakan Rakyat Sulsel turut mengundang civitas akademika untuk terlibat dalam agenda “Vox Populi” dan “Desak Anies” yang direncanakan pada Mei 2026 bersama Anies Baswedan. Forum tersebut dirancang sebagai wadah dialog terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan secara langsung.
Langkah ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan komunikasi dua arah yang sehat. Pemimpin perlu mendengar, dan rakyat perlu diberi ruang untuk berbicara. Aspirasi publik menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berpihak pada kepentingan bersama.
Selain dialog dan konsolidasi gagasan, peringatan satu tahun Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan juga diisi dengan kegiatan sosial-reflektif. Donasi buku ke perpustakaan di berbagai wilayah menjadi simbol komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan dan literasi. Aksi menanam pohon mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Kegiatan berbagi takjil memperkuat solidaritas sosial dengan masyarakat.
Rangkaian aktivitas tersebut menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan dan keadilan sosial tidak berhenti pada wacana. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Satu tahun mungkin baru langkah awal, tetapi arah perjuangan semakin jelas. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warganya. Dengan kolaborasi lintas elemen dan partisipasi aktif generasi muda, Gerakan Rakyat Sulsel menegaskan tekadnya untuk terus mengawal agenda kesetaraan dan keadilan sosial demi masa depan bangsa yang lebih inklusif, maju, dan bermartabat.