Menjelang perayaan hari jadi pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat menegaskan komitmen untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus mempercepat proses administratif agar memperoleh legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Upaya ini menjadi bukti nyata keseriusan organisasi dalam membangun struktur yang solid, merata, dan profesional, serta memperluas jangkauan hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, memaparkan perkembangan terbaru terkait pembentukan jaringan organisasi. Hingga 20 Februari 2026, Gerakan Rakyat telah berhasil membangun struktur di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, menandakan pertumbuhan organisasi yang cepat, konsisten, dan sistematis sejak awal berdirinya.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Namun, kami juga menyadari masih ada beberapa wilayah yang memerlukan percepatan agar struktur organisasi lengkap dan memenuhi seluruh persyaratan hukum,” ujar Reni saat konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.
Secara keseluruhan, jaringan Gerakan Rakyat telah menjangkau 1.983 kecamatan, meski masih terdapat beberapa kendala administratif, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Beberapa wilayah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini menargetkan koordinasi lebih intensif dan pendampingan agar seluruh dokumen legalitas dapat segera rampung dan sah secara hukum.
Selain memperkuat struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga fokus menyelesaikan seluruh instrumen legalitas lainnya sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini mencakup pengurusan dokumen di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di tiap provinsi. Semua langkah dijalankan secara transparan, sistematis, dan sesuai prosedur hukum, sehingga organisasi memiliki landasan hukum yang jelas untuk bergerak.
Reni menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam percepatan legalitas ini. “Beberapa kendala memang muncul, tetapi dengan kerja konsisten sesuai aturan, semua bisa diselesaikan. Kami mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan partisipasi agar Gerakan Rakyat dapat memenuhi persyaratan Kemenkumham secepatnya,” ujarnya.
Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru. Organisasi ini bergerak cepat, memiliki visi jangka panjang, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting bagi langkah strategis berikutnya, termasuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan jaringan hingga tingkat desa.
Percepatan legalitas bukan hanya soal administratif, tetapi juga simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, Gerakan Rakyat dapat melaksanakan program-programnya secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik.
Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Langkah ini menjamin organisasi mampu beroperasi optimal di seluruh Nusantara, termasuk wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.
Gerakan Rakyat menegaskan fokus pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tepat.
Dengan pencapaian yang telah ada dan semangat akselerasi yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini membuktikan bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara kuantitas struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi masyarakat, baik melalui doa maupun keterlibatan aktif, menjadi energi penting agar organisasi terus berkembang, membangun struktur yang kokoh, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang kuat, legalitas yang sah, dan komitmen yang jelas, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas di seluruh tanah air.