Dari Ujung Timur untuk Indonesia: Saatnya Perbatasan Menjadi Prioritas Utama

Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat

Perjalanan menuju Merauke bukan sekadar agenda kunjungan biasa, melainkan momentum untuk menyaksikan langsung denyut kehidupan di beranda terdepan Republik ini. Dari Jakarta menuju Jayapura, lalu melanjutkan ke Merauke, perjalanan panjang tersebut menyadarkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang hiruk-pikuk kota besar, melainkan juga tentang wajah-wajah penuh harapan di wilayah paling timur negeri ini.

Merauke adalah simbol kedaulatan. Ia berdiri di garis depan, menjaga batas, sekaligus menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya digarap. Namun pertanyaannya sederhana: sudahkah kita benar-benar menjadikan perbatasan sebagai prioritas pembangunan? Atau selama ini kita masih memandangnya sebagai pelengkap peta nasional?

Setibanya di Merauke, kami merasakan semangat luar biasa dari jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan dan masyarakat setempat. Sambutan hangat itu bukan sekadar formalitas, melainkan wujud harapan agar suara mereka didengar lebih luas. Kami kemudian mengunjungi Pasar Merauke—jantung ekonomi rakyat.

Di sana, mama-mama Papua berdiri teguh menjaga roda ekonomi keluarga. Mereka menjajakan hasil bumi dengan penuh ketekunan. Setiap transaksi bukan hanya soal jual beli, tetapi tentang perjuangan mempertahankan hidup. Kami turut berbelanja sebagai bentuk solidaritas. Namun kita harus jujur, dukungan moral saja tidak cukup. Mereka membutuhkan kebijakan konkret: akses modal yang mudah, stabilitas harga, pendampingan usaha, serta perlindungan terhadap pasar tradisional agar mampu bersaing.

Kami juga berbincang dengan para pemuda dan pekerja parkir yang menyampaikan keresahan tentang terbatasnya lapangan kerja. Mereka memiliki semangat dan kemampuan, tetapi peluang belum berpihak. Generasi muda Merauke tidak ingin bergantung; mereka ingin diberi ruang untuk tumbuh. Jika negara hadir dengan program pelatihan yang terarah dan penciptaan lapangan kerja yang nyata, maka potensi ini akan menjadi kekuatan pembangunan daerah.

Perjalanan berlanjut ke kampung nelayan. Di tepi laut, para nelayan memperbaiki perahu dan mempersiapkan jaring. Laut bagi mereka adalah sumber kehidupan sekaligus tantangan. Dengan dukungan infrastruktur sederhana—dermaga kecil yang layak, cold storage, akses distribusi—hasil tangkapan bisa bernilai lebih tinggi. Tanpa intervensi kebijakan yang serius, potensi kelautan Merauke akan terus terpendam.

Kami juga menyapa anak-anak yang belajar di ruang sederhana. Sorot mata mereka mencerminkan semangat yang luar biasa. Kami membagikan buku dan alat tulis, tetapi lebih dari itu, kami melihat kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan yang memadai. Anak-anak di Merauke berhak atas kualitas pendidikan yang sama dengan anak-anak di kota besar. Pendidikan bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus rantai ketertinggalan.

Di Kampung Payung, kami menyaksikan kesadaran lingkungan yang tumbuh dari inisiatif warga. Mereka menanam mangrove secara swadaya demi melindungi pantai dari abrasi. Tindakan ini membuktikan bahwa masyarakat perbatasan bukan objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif menjaga masa depan. Kami membeli dan menanam ratusan bibit mangrove bersama warga sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Namun realitas di lapangan juga menunjukkan berbagai keterbatasan. Masih ada rumah yang belum layak huni, fasilitas umum yang belum optimal, serta akses pendidikan dan kesehatan yang perlu diperkuat. Aspirasi tentang hadirnya sekolah rakyat menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan solusi konkret, bukan sekadar janji.

Ketika berdiri di KM 0 Merauke, terasa bahwa titik tersebut bukan hanya koordinat geografis. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia dimulai dari sini. Jika wilayah terdepan tidak diperkuat, maka fondasi bangsa menjadi rapuh. Pembangunan yang terlalu terpusat hanya akan memperlebar jarak antara pusat dan daerah.

Karena itu, sudah saatnya paradigma pembangunan diubah secara mendasar. Perbatasan harus ditempatkan sebagai prioritas strategis. Bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam alokasi anggaran, kebijakan afirmatif, dan program terintegrasi antara pusat dan daerah. Infrastruktur, ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan harus berjalan seiring.

Kehadiran negara harus terasa nyata. Bukan sekadar papan proyek atau seremoni peresmian, melainkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemuda harus memperoleh pekerjaan. Anak-anak harus menikmati pendidikan berkualitas. Nelayan harus merasakan peningkatan pendapatan. Pedagang kecil harus dilindungi.

Indonesia tidak boleh membiarkan wilayah perbatasannya berjalan sendiri. Ketika perbatasan kuat, maka ketahanan nasional ikut menguat. Ketika masyarakatnya sejahtera, maka kedaulatan bukan hanya slogan, tetapi kenyataan.

Dalam pertemuan bersama jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan, kami menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan agar benar-benar berpihak pada rakyat. Kunjungan ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja yang lebih sistematis dan konsisten.

Pesan dari Merauke sangat jelas: jangan ada lagi wilayah yang merasa terpinggirkan. Jangan ada lagi generasi muda yang kehilangan harapan karena kurangnya kesempatan. Jangan ada lagi ketimpangan yang dibiarkan tanpa solusi.

Membangun perbatasan berarti memperkuat Indonesia dari fondasinya. Ini bukan semata soal pembangunan fisik, melainkan tentang membangun rasa keadilan dan kebersamaan. Jika kita sungguh-sungguh ingin Indonesia maju dan berdaulat, maka kita harus mulai dari ujung timur.

Merauke telah menunjukkan bahwa semangat itu ada. Kini, tanggung jawab kita bersama untuk memastikan semangat tersebut diiringi oleh kebijakan yang tepat, keberpihakan yang jelas, dan komitmen jangka panjang. Saatnya perbatasan menjadi pusat perhatian. Saatnya Indonesia berdiri tegak dari timur hingga barat.